Walhi: Moratorium Dua Tahun Tidak Cukup
"Tidak cukup kalau hanya dua tahun moratorium. Keberhasilan moratorium bukan diukur dengan waktu," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Berry N Furqon, di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan konsep Walhi untuk memperbaiki kerusakan hutan lebih melihat pada indikator dan kriteria yang diselesaikan. "Tidak bisa kalau patokannya waktu".
Selain itu, ia mengatakan penyelamatan hutan juga tidak boleh berpatokan pada dana bantuan, tetapi menjadi kesadaran pemerintah bahwa hal tersebut merupakan tugas pemerintah. Pembenahan regulasi, manajemen kehutanan, reformasi hukum, reformasi agraria, menurut Berry, harus dilakukan.
"Termasuk juga pemerintah harus tegas dalam masalah pasok kayu pada industri, semua harus dilaksanakan secara lestari," lanjutnya.
Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa Walhi menyambut baik komitmen Presiden untuk melakukan moratorium. Dan organisasi pecinta lingkungan hidup ini siap menagih komitmen Presiden tersebut.
Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah tidak akan menggunakan lahan gambut dan hutan alam primer namun tetap memperhatikan pengembangan sektor pangan seperti penggunaan lahan pertanian dan perkebunan terutama lahan-lahan terdegradasi selama berlakunya moratorium.
Ia juga mengatakan bahwa terdapat tujuh juta hektar lahan diluar kawasan hutan yang masih dapat digunakan untuk pengembangan perkebunan dan pertanian, sehingga sama sekali tidak mengancam atau mengganggu ketahanan pangan.
Komitmen moratorium disampaikan Presiden Yudhoyono dalam konfrensi pers bersama dengan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg sehari sebelum dimulainya Konferensi Iklim dan Hutan Norwegia di Oslo.
Pada kesempatan itu Pemerintah Indonesia dan Norwegia menyepakati kerjasama di bidang konservasi hutan senilai satu miliar dolar AS sebagai upaya untuk mengurangi karbon yang dinilai mempengaruhi perubahan iklim.
Komentar